SURABAYA - Anggota DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, memanfaatkan masa reses dengan mengunjungi daerah pemilihannya. Dalam kegiatan ini, politisi asal Golkar ini menyerap aspirasi warga.

Dalam kegiatan tersebut, Achmad mengungkapkan banyak menerima keluhan yang disampaikan masyarakat, terutama terkait penurunan bantuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan uang saku mahasiswa.

Ia menilai, kebijakan penurunan bantuan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

“Dalam kegiatan reses di dapil kami, banyak keluhan terkait penurunan bantuan UKT dan uang saku mahasiswa. Yang dikhawatirkan berpotensi putus kuliah,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya Sabtu (14/02/2026).

Achmad menegaskan, bantuan pendidikan merupakan program penting untuk memastikan akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh warga Surabaya, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar meninjau kembali kebijakan bantuan mahasiswa yang sedang berjalan (on going).

Menurutnya, mahasiswa yang saat ini masih menjalani perkuliahan seharusnya tetap menerima nominal bantuan sesuai ketentuan awal hingga lulus. Sementara jika ada perubahan kebijakan, ia menyarankan agar aturan baru diterapkan bagi mahasiswa baru.

“Mendorong pemerintah kota agar meninjau kembali kebijakan mahasiswa yang on going dikembalikan nominal bantuannya sampai lulus. Khusus mahasiswa baru bisa diterapkan aturan baru,” katanya.

Namun jika hal itu belum bisa diterapkan secara menyeluruh, Achmad meminta Pemkot Surabaya menyediakan alternatif berupa survei lapangan kembali, khususnya untuk mahasiswa on going yang merasa keberatan dan benar-benar tidak mampu.

Ia menilai survei tersebut penting agar bantuan tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko meningkatnya angka putus kuliah.

“Kalau tidak bisa diterapkan, harapannya adalah agar ada survei lapangan kembali khusus bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan tidak mampu serta berpotensi rentan putus kuliah,” tegasnya.

Achmad menambahkan, seluruh aspirasi warga yang dihimpun dalam reses tersebut akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Surabaya, agar dapat menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan dan penganggaran pemerintah kota ke depan.

" Kami akan kawal terus aspirasi yang disampaikan," tutupnya. (*)