JEMBER - Hal tersebut menjadi perhatian penuh, baik bagi legislatif maupun eksekutif Pemerintah Kabupaten Jember.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengungkapkan penurunan transfer keuangan ini secara otomatis akan memperkecil ruang fiskal daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengelola anggaran agar pembangunan tetap berjalan.

Halim menambahkan, penurunan dana transfer tidak hanya terjadi di Jember, tetapi juga di sejumlah daerah lain seperti Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi. Untuk mengimbangi kondisi ini, DPRD dan Pemkab Jember berencana melakukan pengetatan belanja operasional di masing-masing OPD.

Senada dengan itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan pemangkasan dana transfer tidak akan menghentikan pembangunan pada tahun 2026.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah program bantuan, seperti Bantuan Presiden, yang dapat mengompensasi penurunan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah Kabupaten Jember optimistis proyek pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur, akan tetap berlanjut. Dengan strategi efisiensi dan kolaborasi program, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan pertumbuhan pembangunan meski di tengah keterbatasan anggaran.