SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) Energi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu, yang akan dimulai pada 1 April 2026. Langkah strategis ini diumumkan dalam program diskusi "Jatim Joss - Obrolan Spesial Seputar Jawa Timur" di JTV pada Senin (30/03/2026) sebagai respons terhadap krisis energi global dan fluktuasi harga minyak dunia yang menuntut efisiensi anggaran daerah.

Kebijakan ini menyasar sekitar 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jatim dengan proyeksi penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mencapai 108.000 liter per hari. Selain menekan emisi karbon di wilayah perkotaan, langkah ini juga diperkirakan mampu mengurangi penggunaan listrik dan air di gedung pemerintahan hingga 10–15 persen. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2025.

Indah juga menekankan bahwa status WFH bukan berarti libur, melainkan bekerja dari rumah dengan tetap memprioritaskan pelayanan publik. Sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti rumah sakit, transportasi, dan keamanan, tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Untuk menjaga produktivitas, Pemprov Jatim menerapkan pengawasan digital melalui aplikasi presensi daring dan platform ASN Board, di mana setiap pegawai wajib melaporkan hasil pekerjaannya secara berkala kepada atasan.

Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, yang menilai langkah efisiensi tersebut sangat relevan di tengah ketegangan geopolitik dunia yang mengganggu distribusi energi. Menurutnya, antisipasi dini diperlukan agar dampak krisis tidak meluas ke kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, sektor pendidikan menjadi pengecualian dalam kebijakan ini. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas dan karakter siswa, meski sekolah tetap didorong untuk melakukan penghematan energi secara mandiri.

Baca Juga :   Pemprov Jatim Terapkan WFH Energi Setiap Rabu Mulai April 2026

Melalui penerapan WFH Energi ini, Pemprov Jatim tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, tetapi juga berupaya mempercepat digitalisasi birokrasi serta mendukung komitmen menuju net zero emission. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan ini, baik dari sudut pandang konservasi energi maupun produktivitas kinerja para aparatur sipil negara di lapangan. (Amellia Ciello)