SURABAYA - Polemik penyempitan Jalan Kiai Amir di Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, kembali mencuat dan menjadi pembahasan dalam program “Rujak Suroboyo” yang tayang di JTV pada Kamis (25/02/26). Dalam forum tersebut, warga bersama perwakilan DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi jalan yang semakin menyempit.

Jalan sepanjang kurang lebih 200 meter itu menjadi satu-satunya akses utama keluar-masuk kawasan Manukan Kulon. Namun, lebar efektif jalan yang hanya sekitar 6 meter, bahkan menyempit hingga 4 meter akibat parkir dan aktivitas jual beli, kerap memicu kemacetan parah.

Akses Vital yang “Tersumbat”

Machmud, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, mengaku merasakan langsung dampaknya. “Kalau dihitung mestinya dari ujung ke ujung itu satu menit. Tapi kalau sudah crodit bisa sampai 10–15 menit. Apalagi kalau ada truk atau bus lewat, langsung macet total,” ujarnya.

Baca Juga :   Keterbatasan Fasilitas Dermaga, Sebabkan Operasional Kapal di Pelabuhan Ketapang Tak Maksimal

Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Ironisnya, ruas jalan sebelum dan sesudah titik tersebut sudah lebar dan dua lajur, namun mendadak menyempit di Jalan Kiai Amir.

Ketua LPMK Manukan Kulon, Wasito, menyebut kemacetan terjadi setiap hari, terutama saat jam berangkat sekolah dan kerja. “Mandek, bukan macet lagi. Bisa berhenti total. Kalau ada truk tangki masuk SPBU, tambah parah. Warga dari RW 1 sampai RW 15 sudah lama mengeluhkan ini,” katanya.

Dampak Ekonomi dan Keselamatan

Baca Juga :   GAPASDAP Sebut Keterbatasan Dermaga Jadi Biang Antrean

Warga menilai penyempitan jalan berdampak pada aktivitas ekonomi dan keselamatan. Beberapa pengurus RW dan Karang Taruna menyebut sering terjadi serempetan kendaraan, bahkan rawan saat kondisi hujan karena saluran air kurang optimal.

Suryo Prabowo, Ketua RW 6, menyebut Manukan Kulon sebagai “wajah Surabaya Barat”.

“Kalau akses masuk saja susah, bagaimana ekonomi bisa berkembang maksimal? Transportasi itu kunci peningkatan ekonomi,” tegasnya. Ia menambahkan, sebagian besar lahan di sekitar titik sempit disebut merupakan fasum, meski ada juga bidang tanah bersertifikat milik warga.

Baca Juga :   Antrean Kendaraan Menuju Pelabuhan Ketapang Masih Mengular

Belum Masuk Rencana Pelebaran

Dari pihak eksekutif, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Dedy Purwito, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pelebaran resmi.

“Secara eksisting memang dari dua lajur menyempit jadi satu lajur efektif sekitar 6 meter. Tapi sampai sekarang belum ada rencana pelebaran,” jelasnya. Ia menegaskan, proses pelebaran tidak sederhana. Harus ada kejelasan status lahan, kesesuaian rencana tata ruang, hingga penganggaran pembebasan lahan.

Baca Juga :   Penyempitan Jalan Kiai Amir Picu Kemacetan, Warga Minta Pemkot Surabaya Bertindak

“Kalau lahannya sudah clear dan siap, pembangunan fisiknya cepat. Bisa satu bulan selesai. Tapi proses menuju ke sana yang perlu koordinasi lintas dinas dan persetujuan anggaran,” tambahnya.

Perbedaan Sikap Warga

Salah satu kendala yang mengemuka adalah perbedaan pendapat dengan sebagian warga RW 10 yang terdampak langsung pembebasan lahan. Namun, DPRD memastikan pendekatan dialog akan diutamakan.

Mahmud menyatakan siap membawa persoalan ini ke pembahasan anggaran. “Kalau semua sudah satu suara dan datanya lengkap, kita akan dorong di badan anggaran. Yang penting tidak merugikan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Beberapa warga bahkan mengusulkan opsi alternatif seperti pembangunan flyover, meski diakui membutuhkan biaya jauh lebih besar dibanding pelebaran jalan.

Harapan Jalan “Tak Lagi Seperti Botol”

Warga menggambarkan kondisi Jalan Kiai Amir seperti “botol”, lebar di dua sisi namun menyempit di tengah. Mereka berharap polemik yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun itu segera menemukan titik terang.

Dengan koordinasi antara DPRD, dinas teknis, serta kesepakatan seluruh warga terdampak, pelebaran Jalan Kiai Amir diharapkan dapat segera direalisasikan demi kelancaran akses, peningkatan ekonomi, dan keselamatan pengguna jalan di kawasan Surabaya Barat. (Amellia Ciello)