KOTA MADIUN - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Madiun mendatangi Dinas Perdagangan setempat pada Kamis, 2 April 2026. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keberatan atas rencana relokasi serta pengaturan jam berjualan yang dinilai merugikan para pedagang.

Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif. Para PKL secara tegas menolak rencana relokasi ke sisi selatan alun-alun atau area parkir baru. Mereka menilai lokasi tersebut kurang representatif untuk berdagang dan tidak mampu menampung sekitar 200 pedagang yang saat ini beraktivitas di kawasan alun-alun.

Perwakilan PKL, Dedy, menyampaikan ada dua poin utama yang menjadi keberatan para pedagang, yakni rencana relokasi dan pembatasan jam operasional.

“Kami keberatan dengan rencana relokasi dan pengaturan jam jual. Kalau dipindah ke lokasi yang kurang strategis, tentu akan berdampak pada penghasilan kami,” ujarnya.

Baca Juga :   Bernilai Ekonomis, Limbah Plastik Disulap Menjadi Tempat Sampah Estetik

Hal senada disampaikan perwakilan PKL lainnya, Sulaiman. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan pendapatan pedagang yang selama ini mengandalkan keramaian alun-alun.

“Kalau jam jual dibatasi dan tempatnya tidak strategis, otomatis pembeli juga berkurang. Ini sangat berpengaruh pada penghasilan kami,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana relokasi PKL. Pemerintah kota, menurutnya, lebih menekankan pada penataan dan kebersihan kawasan.

Baca Juga :   Gudang Kosong di Rejomulyo Terbakar, Polisi Selidiki Penyebab

“Sampai saat ini tidak ada rencana relokasi. Kami hanya mengimbau agar para PKL ikut menjaga kebersihan dan ketertiban di kawasan alun-alun,” jelasnya.

Pemerintah Kota Madiun berharap penataan kawasan alun-alun dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas ekonomi para pedagang, sekaligus tetap menjaga kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan ruang publik.